Kemiskinan Pedesaan

PILAR-PILAR KEMISKINAN DI PEDESAAN

Studi pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Buton Utara[1]

Abstrak: Kemiskinan pedesaan dewasa ini telah menjadi isu sentral dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasarkan pada kondisi kemiskinan yang telah mengkanker pada masyarakat pedesaan khususnya di Kabupaten Buton Utara. Karena itu perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah untuk menemukan berbagai faktor penyebabnya. Untuk memberikan gambaran tentang pilar-pilar kemiskinan pada rumah tangga miskin di Kabupaten Buton Utara digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis secara interpretatif, komprehensif, holistik, dan mendalam. Hasil penelitian ditemukan dua pilar utama sebagai faktor penyebab kemiskinan pedesaan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan yaitu penyebab kemiskinan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin itu sendiri yang meliputi empat faktor, yakni keterbatasan pengetahuan, keterbatasan modal usaha, kurang potensialnya jenis pekerjaan yang dimiliki, dan pola hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksudkan yaitu faktor atau penyebab kemiskinan bukan berasal dari dalam diri rumah tangga miskin, melainkan berasal dari luar yang tidak mampu diintervensinya, atau sebuah kondisi pemiskinan di luar kendali rumah tangga miskin yang meliputi dua faktor yakni kurangnya perhatian pemerintah dan ketergantungan pada alam.

Kata Kunci: Kemiskinan, Rumah Tangga, Masyarakat Pedesaan.

A.    Pendahuluan

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan dipandang sebagai penyakit sosial ekonomi yang paling banyak dialami oleh negara berkembang. Meskipun kebanyakan negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan produksi, pendapatan nasional, dan perkembangan teknologi, namun di balik kesuksesan dalam konteks fisik material mencuat setumpuk fenomena dehumanisasi berupa kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Pada saat yang bersamaan terjadi pula peningkatan dalam ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Kemiskinan kian menjadi masalah serius karena adanya kecenderungan negara berkembang mengutamakan program pembangunan ekonomi yang berskala makro, tanpa memerhatikan kondisi riil secara menyeluruh di daerah pedesaan secara mikro.

Berbagai pendekatan telah banyak digunakan pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan diantaranya pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Badan Pusat Statistik misalnya menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan diukur dari sisi pengeluaran yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty tresshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan senilai 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPS mengeluarkan data makro yang dihitung berdasarkan data sampel, sehingga hasilnya sebetulnya bersifat prediktif. Oleh karena data makro tidak cukup memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan, maka selanjutnya BPS mengeluarkan data mikro. Data mikro kemiskinan adalah data yang digunakan untuk  pemberian bantuan sosial yang dihasilkan melalui survey Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE-05) dan telah diupdate dengan Survey Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08). Survey PSE-05 dan PPLS-08 mengidentifikasi keluarga miskin sampai pada identitas kepala rumah tangga (by name) dan alamat tempat tinggalnya (by address).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, aneka ragam program pun telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain melalui Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, program bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin), block grant, bantuan dana bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun, program-program tersebut belum juga mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh dan permanen. Dengan demikian, dalam mengatasi masalah kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh banyaknya konsep dan pendekatan yang digunakan, namun yang paling penting adalah mengetahui berbagai faktor penyebabnya, sehingga pendekatan dan program yang implementasikan tepat sasaran.

Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki angka kemiskinan tinggi. Pasalnya, persentase rumah tangga miskin penerima bantuan beras miskin (Raskin) sebagai salah satu indikator pemenuhan kebutuhan dasar sangatlah tinggi. Sebanyak 8.390 rumah tangga penerima Raskin (Bulog, 2011) dari 11.613 jumlah rumah tangga di Buton Utara (Kabupaten Buton Utara dalam Angka, 2011). Data ini menunjukkan bahwa terdapat 72,24 persen rumah tangga di Kabupaten Buton Utara termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Atas dasar pemikiran inilah dipandang perlu dilakukan kajian ilmiah untuk mengetahui berbagai akar-akar kemiskinan sebagai penyebab kemiskinan sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Buton Utara.

B.     Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang pilar-pilar kemiskinan pada rumah tangga miskin pedesaan khususnya di Kabupaten Buton Utara digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengikuti pola dominant-less dominant design (Creswell, 1994). Pendekatan gabungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis secara komprehensif, holistik, dan mendalam. Karena itu selain unit analisis berupa informan juga digunakan sampel rumah tangga sebanyak 419 yang ditetapkan sebesar 5% dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Dengan demikian analisis data yang utama menggunakan deskriptif kualitatif interpretatif dan didukung oleh analisis kuantitatif melalui uji statistik berupa regresi berganda untuk mendapatkan signifikansi berbagai faktor penyebab kemiskinan di pedesaan.

C.    Hasil dan Pembahasan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, bahkan terkadang dalam menjelaskan faktor penyebabnya dapat membingungkan dan cenderung terputar-putar bagaikan lingkaran setan (vicious circle). Seringkali kita dengarkan pandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh terlalu banyaknya anggota keluarga atau karena rendahnya produktivitas usahanya atau kombinasi keduanya. Bahkan tidak jarang kita mendengar beberapa pertanyaan “mengapa miskin?” salah satu jawabannya “karena tidak sekolah, sehingga tidak bisa bekerja”, kemudian “mengapa tidak sekolah?” jawabannya akan kembali ke atas yaitu “karena miskin”. Kondisi yang demikian ini oleh Chambers (1983) disebutnya sebagai deprivation trap atau jebakan kemiskinan. Hasil penelitiannya pada orang miskin di Asia Selatan dan Tenggara serta Afrika menyimpulkan bahwa jebakan kemiskinan terdiri atas lima unsur ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin. Pertama, kemiskinan itu sendiri. Kedua, kelemahan fisik. Ketiga, keterasingan. Keempat, kerentanan. Kelima, ketidakberdayaan. Tampaknya, Chambers menekankan pada upaya perlunya kita terfokus kepada dua jenis ketidakberuntungan yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan, karena kedua hal inilah yang menjadi biang keladi kemiskinan.

Selain itu, Todaro (2003) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup; rendahnya rasa percaya diri dan; terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan secara timbal balik balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi per kapita.

Secara substantif, pandangan atas kemiskinan yang berkembang di Indonesia tampak dalam dua bentuk, yakni dalam pandangan pakar dan LSM serta dalam pandangan pejabat. Bagi kaum pakar dan kalangan aktivis LSM bahwa kemiskinan terjadi sebagai akibat dari campur tangan yang terlalu luas dari negara terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat perdesaan. Menurutnya, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri, jika pemerintah mau memberi kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri. Sementara dalam lensa pandang pejabat bahwa kemiskinan itu bersumber dari masalah budaya, sehingga orang menjadi miskin karena faktor etos kerja yang lemah, tidak memiliki jiwa wiraswasta dan berpendidikan rendah. Namun demikian, menurut Soetrisno (1997) bahwa kedua pandangan tersebut masih merupakan kategori pandangan dari luar. Keduanya belum berupaya memahami inti dari masalah kemiskinan dari pandangan kelompok miskin itu sendiri.

Fenomena yang demikian itu menujunjukkan bahwa penyebab kemiskinan tidak dapat dipandang sama atau “dipukul rata” pada seluruh daerah. Dengan demikian, agar program penanggulangan kemiskinan dapat menyentuh substansi kemiskinan di setiap daerah, maka dilakukan pengkajian intensif, mendalam, dan komprehensif melalui proses penelitian ilmiah, sehingga dapat diperoleh penyebab kemiskinan yang hakiki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kondisi subjektif mengenai penyebab kemiskinan di Kabupaten Buton Utara. Kondisi subjektif yang dimaksud yaitu suatu gambaran kemiskinan yang diperoleh berdasarkan jeritan dan isak tangis dari masyarakat yang bersangkutan. Secara metodologis, prosedur ini disebut sebagai emic perspective, yaitu suatu pendekatan “ke dalam” untuk memahami suatu masalah sosial yang sedang terjadi berdasarkan sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pendekatan tersebut diperoleh kenyataan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Buton Utara disebabkan oleh enam faktor, yakni: keterbatasan pengetahuan, keterbatasan modal usaha, kurang memadainya lapangan kerja, kurangnya perhatian pemerintah, ketergantungan pada alam, dan pola hidup konsumtif. Berdasarkan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan software SPSS versi 16,0 menunjukkan angka koefisien korelasi R sebesar 0,968. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan langsung antara variabel keterbatasan pengetahuan, keterbatasan modal usaha, kurang memadainya lapangan kerja, kurangnya perhatian pemerintah, ketergantungan pada alam, dan pola hidup konsumtif dengan masalah kemiskinan, yakni sebesar 96,8%. Secara statistika angka tersebut tergolong sangat kuat karena nilainya mendekati angka 1, yakni tepatnya berada diantara 0,80 – 1,00 (Sugiyono, 2006). Sementara nilai R Square sebesar 0,937. Hal ini  berarti bahwa 93,7 persen masalah kemiskinan dapat dijelaskan penyebabnya dari keenam variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 6,3 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.Untuk lebih jelasnya keenam faktor sebagai pilar kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Buton Utara

No.	Faktor Penyebab	Jumlah (RTM)	Persentase (%)
1 2 3 4 5 6	Keterbatasan pengetahuan Keterbatasan modal usaha Kurang potensialnya jenis pekerjaan Kurangnya perhatian pemerintah Ketergantungan pada alam Pola hidup konsumtif	88 228 22 37 21 23	21,00 54,42 5,25 8,83 5,01 5,49
Jumlah		419	100,00

Sumber: Kuesioner (diolah)

Keenam pilar penyebab kemiskinan di atas pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan yaitu penyebab kemiskinan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin yang meliputi empat faktor, yakni keterbatasan pengetahuan, keterbatasan modal usaha, kurang potensialnya jenis pekerjaan yang dimiliki, dan pola hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksudkan yaitu faktor atau penyebab kemiskinan bukan berasal dari dalam diri rumah tangga miskin, melainkan berasal dari luar yang tidak mampu diintervensinya, atau sebuah kondisi pemiskinan di luar kendali rumah tangga miskin yang meliputi dua faktor yakni kurangnya perhatian pemerintah dan ketergantungan pada alam.

1.      Faktor internal

a.      Keterbatasan pengetahuan

Keberhasilan kegiatan pembangunan tidak hanya memerlukan dukungan investasi modal fisik semata, melainkan juga sumber daya manusia. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, akan terjadi ketidakmampuan dalam menjalankan investasi di berbagai sektor perekonomian dan sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dicapai secara berkelanjutan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap daerah, dimana keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dasar (basic need) bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

Profil pendidikan responden menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Buton Utara hanya menamatkan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar (72,32 persen) dan yang tidak tamat sekolah dasar sebesar 16,23 persen dari seluruh kepala rumah tangga miskin. Hal ini berarti bahwa hampir mencapai 90 persen rumah tangga miskin adalah pekerja yang tidak mempunyai keahlian secara formal (unskilled-laborers). Persentase rendahnya tingkat pendidikan tersebut tampaknya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Buton Utara pada umumnya dan kaum petani dan nelayan pada khususnya. Masyarakat petani di Kabupaten Buton Utara sedang menghadapi kesulitan menangani masalah hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman mereka. Petani saat ini sedang gamang menyelesaikan problematika yang kini menyerang usaha tani yang sedang dibudidayakannya. Disinilah pentingnya seorang petani memiliki pengetahuan baik secara formal maupun informal untuk menanggulangi berbagai hal yang mengganggu tanaman mereka.

Secara keseluruhan tampaknya kelemahan petani sebagai faktor penyebab kemiskinan mereka berkaitan dengan metode bertani. Petani tradisional kurang memiliki penguasaan metode bertani. Kelemahan ini ber­kaitan dengan kurangnya pendidikan atau training yang dimiliki. Pada umumnya rumah tangga miskin yang berprofesi sebagai petani memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Untuk itu disinilah diharapkan fungsi penyuluh pertanian di la­pangan agar dapat menguat­kan aspek pengetahuan pe­tani. Karena itu, ke depan aspek pening­katkan kemampuan adopsi dan intervensi teknologi ke proses pertanian petani harus di­tingkatkan melalui berbagai regulasi. Seperti memudahkan akses petani ke teknologi, mem­berikan subsidi alat-alat pertanian dan mengadakan paket-paket training secara priodik dan terarah yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas pro­duksi bagi petani.

Kemiskinan akibat keterbatasan pengetahuan bukan hanya merasuki kalangan petani kecil di Kabupaten Buton Utara, tetapi juga mewabah hingga berlabuh di wilayah pesisir yang mayoritas dihuni kaum pelaut yang lebih akrab dikenal dengan sebutan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan tradisional hanya menggunakan cara yang sangat sederhana untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengusaaan nelayan terhadap teknologi.

b.      Keterbatasan modal usaha

Salah satu ciri dari kemiskinan yang sudah lama dikenali para ahli adalah kehausan rumah tangga miskin khususnya di peredesaan dan pesisir terhadap kredit berbunga lunak. Tetapi, ini bukan berarti setiap pemberian bantuan modal usaha berbunga lunak kepada rumah tangga miskin selalu berfungsi efektif. Pelaksanaan pemberian kredit secara efektif mengalami beberapa hambatan, diantaranya karena amat beragamnya kelompok sasaran yang hendak dijangkau, dan kesukaran mengkompromikan kriteria efisiensi dan efektivitas kredit. Selain itu, kendala lainnya disebabkan oleh kurangnya akses warga miskin atas lembaga keuangan yang ada di sekitarnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya barang jaminan yang dimiliki warga miskin yang dapat dijadikan sebagai agunan pada suatu lembaga keuangan. Karena itu Yunus (2007) berpandangan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan, kaum miskin perlu diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman. Hanya saja mereka sulit berhubungan dengan bank, karena tidak memiliki agunan.

Bagi rumah tangga miskin, kredit merupakan sarana untuk menciptakan pendapatan melalui bekerja dan berusaha berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki dan potensi lingkungan ekonomi dimana ia berada. Kredit yang tepat, murah, dan mudah yang dikelola berdasarkan adat dan budaya setempat merupakan salah satu sarana penting yang amat membantu melancarkan kegiatan perekonomian. Ringkasnya, fungsi kredit adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, khususnya yang tergolong miskin dan mendekati miskin (near poor).

c.       Kurang potensialnya jenis pekerjaan yang dimiliki

Keterbatasan pengetahuan menyebabkan rumah tangga miskin melakoni jenis pekerjaan yang relatif kurang potensial. Keterbatasan mengakses lapangan pekerjaan yang menjanjikan serta banyaknya masyakarakat yang bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mereka tergolong miskin atau tergolong pada pekerja yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan (near poor). Pada umumnya informasi yang diperoleh sangat jelas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung tidak memiliki pekerjaan tetap, namun tidak juga dapat dikategorikan tidak bekerja atau pengangguran terbuka karena dari sisi jam kerja melebihi jam kerja normal (35 jam/minggu). Hanya saja, jika dikaji dari sisi kemampuan produktivitas dengan kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar tampaknya masih menemui kendala. Karena itu perlu ada jenis pekerjaan yang lebih menjanjikan bagi rumah tangga miskin. Pada umumnya rumah tangga miskin bekerja apa saja dalam kurun waktu yang singkat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, entah mau menjadi buruh bangunan, buruh tani, maupun tukang ojek.

Disinilah peran stakeholders untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi lokal. Di sektor perikanan dapat diupayakan jenis pekerjaan baru berupa pengolahan ikan menjadi abon, mengolahan kulit kerang menjadi hiasan yang bernilai tambah, usaha rumput laut, dan tentu masih banyak lagi jenis yang dapat dikembangkan. Di sektor pertanian misalnya dapat diupayakan pengolahan VCO (virgin coconut oil), pembuatan sapu dari sabuk kelapa, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketrampilan. Untuk menggerakkan potensi ini, maka tidak dapat dilepaskan dengan tingkat pengetahuan masyarakat, penyediaan modal dasar, dan penguatan kelembagaan.

d.      Pola hidup konsumtif

Streotipe malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskian nelayan. Namun dalam kenyataannya kultur nelayan jika dicermati secara mendalam justru memiliki etos kerja yang handal. Mereka pergi subuh pulang siang, bahkan pada masa tertentu nelayan terpaksa harus beberapa hari di laut dan menjual ikan hasil tangkapan di laut melalui para tengkulak yang menemui mereka di tengah laut, kemudian menyempatkan waktu pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Dengan demikian, tidak pantas jika kita mengatakan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun ternyata kendalanya adalah terletak pada pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika musim paceklik datang, pada akhirnya mereka berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisinya.

Dengan demikian, masalah pola hidup di sini memiliki dua makna, yakni pola hidup konsumtif, dan pola hidup dalam pengertian masyarakat kurang tanggap membaca situasi ke depan untuk mengantisipasi selang waktu dimana saatnya tidak melakukan produksi. Hal demikian senada dengan pandangan Antropolog Oscar Lewis (1988), mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan bukanlah masalah ekonomi, bukan pula masalah ketergantungan antarnegara atau masalah pertentangan kelas. Memang hal-hal tersebut merupakan penyebab kemiskinan itu sendiri tetapi menurutnya, kemiskinan itu sendiri adalah budaya atau sebuah cara hidup.

2.      Faktor eksternal

a.      Kurangnya perhatian pemerintah

Selain masalah keterbatasan pengetahuan, modal usaha, dan lapangan pekerjaan, kemiskinan pedesaan khususnya kalangan petani Buton Utara juga disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pertanian. Kondisi wilayah yang cukup memprihatinkan karena masih adanya sistem pertanian sawah tadah hujan. Tentu saja kondisi yang demikian ini membuat kaum petani sangat tergantung pada alam, karena pengolahan sawah hanya dilakukan pada satu kali musim saja. Jika demikian, apakah kemiskinan yang diderita kaum papa ini disebut kemiskinan alamiah atau kemiskinan struktural?

Secara sepintas dapat saja kita katakan hal itu sebagai kemiskinan alamiah karena kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam. Akan tetapi, analisa yang demikian itu sangatlah dangkal. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tetap dipengaruhi oleh alam, namun tidak sepenuhnya seperti itu. Dengan kemampuan teknologinya manusiapun mampu mengendalikan lingkungan alamnya. Hanya saja pada kondisi yang demikian ini, pemerintah kurang tanggap menyikapi rintihan kaum papa pedesaan sehingga mereka dibiarkan tidak menikmati sistem irigasi yang memadai. Artinya, pemerintah melalui kebijakannya dapat mengeluarkan petani dari masalah yang kini selalu membuntutinya. Dengan demikian, kemiskinan yang terjadi sangatlah terang benderang disebabkan oleh struktur yang tidak pro poor. Pada umumnya informan memberikan keterangan bahwa tampaknya kemiskinan yang kian dideritanya secara sepintas lalu dapat dikatakan kemiskinan alami, namun juga didalami, maka ternyata ditemukan modus kurangnya perhatian pemerintah.

Memang secara sekilas dari keluhan warga tersebut tidak ada kaitannya dengan perhatian pemerintah, tampak terasa hanya merupakan pernyataan skeptis atas kondisi alam yang kurang mendukung. Akan tetapi, jika dielaborasi lebih jauh dari keluhan rumah tangga miskin pada dasarnya dialamatkan kepada pemerintah, karena pemerintahlah yang mampu memberikan uluran tangan menyelesaikan masalah kondisi persawahan yang masih dikelola secara sangat tradisional karena masih bersifat tadah hujan. Padahal, intervensi pemerintah berupa kebijakan pembangunan sarana pertanian sudah menjadi kewajiban. Dengan demikian, disimpulkan pada bagian ini bahwa ketidakberdayaan masyarakat menghadapi kesulitan pengolahan lahan pertanian mereka disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggulangi masalah yang sedang dialami oleh kaum papah di pedesaan. Realitas demikian ini sejalan dengan pandangan Yunus (2007) bahwa kemiskinan itu akibat kesalahan pembuat kebijakan dan keputusan dalam pembangunan negara yang tidak menyentuh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan manusia.

b.      Ketergantungan pada alam

Rumah tangga miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Rumah tangga miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan kawasan pesisir sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada periode waktu tertentu nelayan tidak melaut karena angin kencang, gelombang besar, dan arus laut yang kuat. Kondisi alam ini kerapkali disebut musim paceklik yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Rintihan para nelayan dalam menghadapi ketergantungan pada alam bersahut-sahutan dilontarkan ketika peneliti menemui para nelayan yang kebetulan sedang beristrahat di sekitar rumah mereka.

Hasil wawancara yang dilakukan memberikan gambaran betapa kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (uncertainty) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) setiap tahunnya. Tidak ada yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan mampu dilawan. Hal yang mungkin dilakukan dalam menghadapinya adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaaan aspek informasi dalam hal cuaca dan lokasi.

Gambaran penyebab kemiskinan di Kabupaten Buton Utara sebagaimana temuan lapangan tampaknya sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996). Menurutnya bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurangnya empat penyebab. Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja untuk saat ini serendah-rendahnya diperlukan ijasah SMU sedangkan kebanyakan rumah tangga miskin adalah lulusan SD atau SLTP.

Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir, dan prakarsa. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Keempat, kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material semata, melainkan juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

D.    Simpulan dan Saran

1.      Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin pedesaan khususnya di Kabupaten Buton Utara terperangkap oleh struktur dan kultur yang ada. Artinya bahwa selain ketidakmampuan masyarakat miskin mengeluarkan dirinya dari masalah kemiskinan, juga diperparah oleh kondisi kemiskinan struktural. Secara spesifik, kemiskinan di Kabupaten Buton Utara disebabkan oleh enam faktor yakni terbatasnya pengetahuan, terbatasnya modal usaha, kurang memadainya lapangan kerja, kurangnya perhatian pemerintah, ketergantungan pada alam, dan pola hidup konsumtif.

2.      Saran

Perlu adanya upaya orisinil yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan karena program yang selama ini berjalan masih bersifat terpusat atau merupakan program nasional dan program pemerintah provinsi. Meskipun telah ada program yang masih terpusat, namun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Buton Utara.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2011. Kabupaten Buton Utara Dalam Angka.

Bulog. 2011. Data Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin. Bulog Sulawesi Tenggara.

Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. LP3ES, Jakarta.

Creswell, John W. 1994. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Sage Publications, London.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.

Lewis, Oscar. 1988. Kisah Lima Keluarga. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soetrisno, Loekman. 1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan. Kanisius, Yogyakarta.

Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Yunus, Muhammad dan Jolis, Alan. 2007. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Terjemahan: Irfan Nasution, Pengantar: Robert MZ. Lawang. Marjin Kiri, Depok.

---

[1] Jurnal Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari, edisi Januari No.22 Tahun 2012